Krucil, nukraksaan.or.id – Memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama (NU) dengan berbagai dinamika perkembangan dan tantangan organisasi, penguatan tata kelola kelembagaan maupun nonkelembagaan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Organisasi tidak cukup hanya bertumpu pada kekuatan tradisi dan loyalitas kader, tetapi juga membutuhkan sistem pengelolaan yang profesional, terukur, serta berbasis data dan riset.
Sebagai bagian dari ikhtiar tersebut, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Kraksaan menggelar kajian rutin bertajuk “Bincang Pengembangan Organisasi Berbasis Riset, Ahad (15/11/2026), bertempat di Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan rutinan ini diikuti seluruh jajaran pengurus Lakpesdam PCNU Kraksaan, baik secara langsung maupun daring. Hadir sebagai pembicara sekaligus tuan rumah, Muhammad Faesol, M.Pd., Pengurus Bidang Peningkatan SDM NU. Sementara pemaparan secara daring disampaikan oleh Dr. Dr. Mohammad Syaiful Suib, Pengurus Bidang Kajian Strategis, dengan materi Pengembangan Kelembagaan NU Berbasis Riset.
Dalam pemaparannya, Muhammad Faesol banyak mengulas sistem tata kelola organisasi NU berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU Tahun 2025. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi organisasi menjadi fondasi penting agar seluruh tingkatan kepengurusan berjalan sesuai ketentuan dan memiliki arah kerja yang jelas.

Salah satu regulasi yang menjadi perhatian dalam kajian tersebut adalah Peraturan Perkumpulan NU Nomor 11 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja. Peraturan ini menjadi landasan dalam memperjelas tata kelola organisasi melalui sistem klasifikasi atau akreditasi pada setiap jenjang kepengurusan.
Melalui sistem tersebut, kapasitas organisasi tidak hanya dilihat dari keberadaan struktur kepengurusan, tetapi juga dari kemampuan menjalankan program, mengembangkan aset, membangun lembaga pendidikan dan kesehatan, serta menyelenggarakan kaderisasi.
Sebagai gambaran, untuk memperoleh klasifikasi atau akreditasi A di tingkat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya memiliki aset kantor permanen, lembaga pendidikan tingkat SLTA dan klinik berbadan hukum NU, menyelenggarakan Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU), serta sejumlah indikator lainnya.
Sementara pada tingkat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), klasifikasi A antara lain mensyaratkan kepemilikan aset organisasi, lembaga pendidikan tingkat SLTP berbadan hukum NU, pelaksanaan Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PDPKPNU), dan indikator pendukung lainnya.
Beranjak dari aspek regulasi dan kelembagaan, Dr. Mohammad Syaiful Suib menekankan pentingnya pendekatan riset dalam mengidentifikasi persoalan dan merumuskan arah pengembangan organisasi. Menurutnya, pengambilan kebijakan organisasi harus didasarkan pada data yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Ia menjelaskan bahwa penelitian pengembangan organisasi dapat menggunakan metode campuran (Mixed Methods) dengan desain Sequential Explanatory. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif untuk memperdalam dan menjelaskan temuan-temuan dari data kuantitatif.
Dengan metode tersebut, persoalan organisasi tidak hanya diidentifikasi berdasarkan asumsi atau persepsi, tetapi ditelaah secara sistematis melalui data dan pendalaman lapangan.
“Segala hasil penelitian tersebut dapat dikaji dengan berbagai teori dan pendekatan ilmu sosial agar mendapatkan problem solving yang pas dan terukur,” papar doktor ekonomi syariah dari Universitas Nurul Jadid (UNUJA) tersebut.
Sementara itu, dari perspektif kaderisasi dan penguatan ideologi, Ahmad Basori dan Supriono, Pengurus Bidang Kaderisasi dan Penguatan Ideologi, menyoroti persoalan disorientasi yang terkadang terjadi dalam perjalanan kepengurusan NU.
Menurut keduanya, tidak jarang ditemukan pengurus yang lebih menjadikan figur tertentu sebagai orientasi utama dibandingkan visi dan tujuan organisasi. Akibatnya, ketika figur panutan tersebut tidak lagi menjabat, sebagian pengurus justru menarik diri dari aktivitas organisasi.
Fenomena ini dinilai menjadi salah satu tantangan dalam membangun keberlanjutan organisasi. Sebab, kekuatan organisasi semestinya bertumpu pada sistem, ideologi, visi, dan cita-cita perjuangan, bukan semata-mata pada ketokohan seseorang.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Lakpesdam PCNU Kraksaan, M. Abdul Fatah, menegaskan pentingnya memperkuat orientasi pengurus dan kader setelah mengikuti proses kaderisasi formal.
“Untuk itu perlu memperkuat orientasi pengurus dan kader di masa pasca kaderisasi, bukan hanya saat kaderisasi,” imbuhnya.
Ia menilai, kaderisasi tidak boleh berhenti pada kegiatan pendidikan dan pelatihan semata. Diperlukan proses pendampingan, penguatan ideologi, serta internalisasi nilai-nilai perjuangan NU secara berkelanjutan agar kader tetap memiliki komitmen terhadap organisasi dalam berbagai situasi.
Sebagai tindak lanjut dari kajian tersebut, Ketua Lakpesdam PCNU Kraksaan, Muhammad Yazid, M.Pd., menyampaikan rencana penyelenggaraan Pelatihan Riset Pengembangan Organisasi NU yang akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Probolinggo pada Desember mendatang.
Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan pengurus Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) serta Lakpesdam MWCNU se-PCNU Kraksaan. Pelatihan ini diharapkan menjadi ruang peningkatan kapasitas pengurus dalam melakukan pemetaan, penelitian, dan analisis terhadap kondisi organisasi di masing-masing tingkatan.
Melalui rangkaian kajian dan pelatihan tersebut, Lakpesdam PCNU Kraksaan berupaya mendorong perubahan pola pengembangan organisasi dari yang semula cenderung bertumpu pada kebiasaan dan pengalaman menuju tata kelola yang lebih sistematis, profesional, dan berbasis riset.


